.png)
RN - DPRD DKI Jakarta disebut-sebut ikut bermain beras oplosan. Disebutkan, ada politisi Kebon Sirih yang memesan 10 ton beras.
Beras itu kemudian dimasukkan dalam 2.000 karung ukuran 5 kilogram. Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan pengujian terhadap sejumlah produk beras dari PT Food Station Tjipinang Jaya.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan, sampel beras dari Food Station telah diuji di lima laboratorium yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya, tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan.
BERITA TERKAIT :Beras Oplosan Food Station Tjipinang, Pemprov DKI Janngan Jadi Tameng Dong
Selain itu, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat beras-beras tersebut dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Praktik itu dinilai merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam distribusi pangan.
Arief juga telah menerima informasi perihal pengakuan salah satu pemilik toko beras di Pasar Induk Beras Cipinang yang mengungkapkan ada pesanan sebanyak 10 ton beras dari seorang anggota DPRD Jakarta. Beras itu kemudian dimasukkan dalam 2.000 karung ukuran 5 kilogram.
Menariknya beras itu di setiap karungnya merupakan campuran dari berbagai jenis alias oplosan. Pedagang yang tak mau diungkap identitasnya mengakui bahwa praktik ini biasa dilakukan secara terang-terangan untuk mendapatkan harga lebih murah, untung lebih banyak.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan temuan mencengangkan di lapangan. Dari hasil sidak dan investigasi yang dilakukan Satgas Pangan bersama jajaran Kementan, ditemukan 212 merek beras yang diduga merupakan beras oplosan, yakni campuran antara beras medium dan premium.
Amran menyebut ada potensi kerugian sekitar Rp 100 triliun. “Kami tidak akan mentolerir praktik curang seperti ini. Jangan permainkan rakyat dengan mengoplos beras dan menjualnya dengan harga premium. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga moral,” kata Amran.
Kanal Aduan
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta, untuk membuka kanal pengaduan yang bisa diakses warga. Sehingga, mereka dapat mengeluhkan masalah kualitas beras.
Saat ditanya siapa anggota DPRD DKI yang ikut oplos beras, Rio tak bisa menjawab. Tapi politisi PDIP ini meminta untuk dilakukan audit secara terbuka baik di internal maupun eksternal.
Seorang pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang mengaku pernah menerima pesanan sebanyak 10 ton beras dari seorang legislator ibu kota, yang kemudian dikemas dalam 2.000 karung ukuran lima kilogram.
Menurut pengakuan pedagang tersebut, tiap karung berisi campuran berbagai jenis beras yang diklaim sebagai beras premium.
Praktik ini disebut dilakukan secara terang-terangan untuk menekan biaya produksi dan meraih keuntungan yang lebih besar.
Kementerian Pertanian (Kementan) mengecam keras praktik curang tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam.
