RN - Pemukiman mewah tidak sebanding dengan rumah warga sekitar. Banyak perumahan besar dan mewah tapi dikelilingi rumah tak layak huni.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan banyak permukiman mewah dibangun di Banten sebagai kota satelit dari Jakarta. Namun, menurut Andra, hal ini menjadi paradoks karena sekitar perumahan tersebut banyak berdiri bangunan tak layak huni.
Saat menyerahkan renovasi rumah di Desa Sindang Panon, Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Andra menyinggung kemajuan permukiman di Banten. Ia menyebutkan banyak sekali perumahan mewah di Banten.
Perumahan mewah seperti Bintaro, BSD dan Alam Sutera salah satu contoh paradoks.
"Banyak pengembang besar yang hadir dan menjadikan Banten sebagai salah satu kawasan satelit baru. Mulai dari Bintaro, kemudian berkembang ke BSD, lalu ke Alam Sutera, termasuk di sini, di (dekat) Alam Sutera," ujar Andra, Rabu (6/8/2025).
Menurut Andra, pemerintah tak bisa menyalahkan pihak pengembang. Pemerintah harus mengajak pihak swasta untuk membantu membangun daerah sekitar permukiman tersebut.
"Di sinilah peran pemerintah sebagai regulator sangat penting. Kita tidak bisa menyalahkan pihak swasta. Justru kita harus mengajak swasta untuk berkontribusi, berkolaborasi, dan yang terpenting, sasarannya harus jelas," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Provinsi Banten M Rahmat Roegianto berharap agar pengembang ikut membantu masyarakat yang memiliki rumah tak layak huni.
"Harapannya, nanti pengembang-pengembang ini juga mengumpulkan dana sehingga bisa membantu masyarakat di sekitarnya," kata Rahmat, dihubungi terpisah.
Rahmat memberikan contoh pada salah satu perumahan di Kota Serang. Pengembang merenovasi rumah tidak layak huni di sekitar lokasinya.
"Ada salah satu contoh di Kota Serang kemarin. Pengembangnya memberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat, sebagai hadiah. Itu rumah tidak layak huni seperti ini dibangunkan oleh mereka," ujarnya.
Sementara itu, Rahmat menyebutkan, pada tahun ini, Pemerintah Provinsi akan merenovasi sebanyak 320 rumah tidak layak huni. Pembiayaan program berasal dari anggaran daerah.
"2025 itu kita anggarkan 320 unit, baik untuk rumah terdampak bencana maupun rumah tidak layak huni di kawasan kumuh," tuturnya.
Tangsel Kirim Sampah Ke Bangkonol, Kebijakan Pemkab Pandeglang Yang Bikin Susah Rakyat?
