RN - Dedi Mulyadi alias KDM atau Demul masih belum maksimal memimpin Jawa Barat (Jabar). Gubernur dari Tanah Pasundan ini dinilai gagal dalam membuka lapangan kerja.
Saat ini banyak warga Jabar yang mmasih nganggur. Pada Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jabar adalah 6,75%,. Jumlah angkatan kerja mencapai 26,19 juta orang, naik 0,79 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari Hasil survei Litbang Kompas pada 1-5 Juli 2025 menunjukkan mayoritas warga Jabar menilai penyediaan lapangan pekerjaan di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi masih buruk.
BERITA TERKAIT :MPSI: Amburadul, Matsani dan Timsel Harus Dievaluasi Total
Dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan sebanyak 57,6 persen responden menilai buruk, 7,3 persen menilai sangat buruk, sedangkan 33,4 persen responden menyatakan baik hingga sangat baik.
Sejalan dengan temuan tersebut, survei yang melibatkan 400 responden itu menunjukkan sebanyak 67,2 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran.
Lalu, 60,4 persen tidak puas dengan upaya mengatasi kemiskinan, dan 48,8 persen tidak puas terhadap kinerja pemberian bantuan langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Pada saat yang sama, mayoritas responden juga menyatakan bahwa persoalan paling mendesak yang harus diselesaikan KDM adalah minimnya lapangan pekerjaan di angka 44,8 persen.
Lalu, disusul persoalan infrastruktur jalan (30,8 persen) dan masalah ekonomi dan harga bahan pokok di angka 27,9 persen.
Meski begitu, secara umum hasil survei ini menunjukkan tingkat kepuasan tinggi atas kinerja KDM.
Pada dimensi kepuasan terhadap kinerja, mayoritas responden puas dan sangat puas pada kinerja Dedi Mulyadi dengan hampir setengah yakni 47,9 persen memilih kategori sangat puas dan 49,3 menyatakan puas.
Survei tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 83,4 persen responden puas hingga sangat puas terhadap penyediaan air bersih.
Dalam aspek menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, survei juga mencatat sebanyak 78,9 persen responden menyatakan puas.
Sementara itu untuk pelayanan kesehatan masyarakat juga mendapatkan penilaian positif dari 77,3 persen responden, dan 73,6 persen menilai biaya pelayanan publik masih terjangkau.
Populer Berita
