RN - Janji DPRD DKI Jakarta yang akan melakukan evaluasi terhadap Perusahaan Daerah (Perumda) Dharma Jaya dicap omon-omon. Hingga kini, DPRD belum juga bergerak.
Leletnya DPRD membuat beberapa elemen di Jakarta muak. Salah satunya adalah Forum Betawi Rempug (FBR).
Organisasi Betawi terbesar di Jakarta yang menjadi mendukung Pramono Anung-Rano Karno saat Pilkada DKI Jakarta itu mengancam akan mengepung kantor Dharma Jaya.
BERITA TERKAIT :BUMD Dharma Jaya Juara Amburadul, Bakal Dirujak DPRD DKI?
Ketua Umum FBR Kiai Lutfi Hakim mengatakan, Dharma Jaya sebagai perusahaan daerah dikelola amburadul. FBR kata Imam Besar FBR yang biasa disapa Kiai Lutfi ini meminta kepada Dharma Jaya transparan keuangan kepada publik.
"Jangan juga cita-cita Dharma Jaya sebagai ketahanan pangan dalam hal ini daging malah merusak pendapatan daerah (PAD)," keluh Kiai Kuthfi kepada radar nonstop, Kamis (11/9).
Seperti diberitakan, aksi massa di DPRD DKI soal desakan transparansi keuangan yang ada di Perumda Dharma Jaya hingga kini belum direspon. "Kami meminta kepada Perumda Dharma Jaya untuk transparan," desak Kiai Luthfi.
Kiai Lutfi menyatakan, jangan salahkan FBR jika direksi dan jajaran dewan pengawas (Dewas) Perumda Dharma Jaya cuek terhadap kritik masyarakat bisa berdampak amarah. "Jangan sampai rakyat marah," ungkapnya.
Diketahui, tren usaha Perumda Dharma Jaya anjlok dan tidak signifikan dalam menyetor ke kas daerah. "Apalagi Dharma Jaya sering rugi atau pas-pasan, buat apa direski digaji besar tapi kerjanya mandek," ungkap Kiai Luthfi.
Seperti diberitakan empat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta saat menerima audiensi massa yang berunjuk rasa di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat, berjanji akan melakukan evaluasi kepada Dharma Jaya.
Mewakili lembaga DPRD DKI Jakarta, Basri Baco berjanji akan memanggil Dharma Jaya. "Selain bertugas mencari profit, perseroan daerah juga harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.
Sebagai Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Baco akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif.
“Kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, agar lebih transparan, terkait dalam penganggaran keuangan dan lain-lain,” jelasnya.
Baco juga menyoroti aspirasi dari massa mengenai transparansi keuangan yang ada di Perumda Dharma Jaya.
Populer Berita
