RN - Akar rumput Ka'bah di Jakarta teriak. Mereka menilai dukungan kepada Muhammad Mardiono sebagai Ketum PPP adalah orang gagal.
"Di Jakarta yang dukung Mardiono orang gagal semua. Mereka lupa kalau PPP sudah hancur di tangan Mardiono. PPP DKI jangan haus jabatan lah," ucap kader yang namanya enggan disebutkan, Senin (15/9).
Dukungan elit PPP di Jakarta kata dia dilakukan hanya sepihak pengurus DPC dan DPW. "Itu bukan suara kader lho, biasalah sudah dikondisikan," bebernya.
BERITA TERKAIT :Dukungan Terhadap Mardiono Jadi Ketum PPP 2025 - 2030 Mengalir Deras, Kali Ini dari DPC Jaksel
Diketahui suara PPP ambruk di Jakarta. Saat ini partai yang selalu memiliki fraksi di DPRD DKI Jakarta hanya tersisa satu kursi di Kebon Sirih.
Seperti diberitakan, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI Jakarta telah satu suara mendukung Muhamad Mardiono kembali memimpin partai berlambang Ka'bah.
Hal itu terungkap dari Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) III di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu yang digelar dua hari sejak Sabtu (23/8/2025) sampai Minggu (24/8/2025).
Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Syaiful Rahmat Dasuki mengatakan, forum ini sekaligus menjadi konsolidasi menjelang Muktamar X PPP.
Syaiful menegaskan,seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jakarta telah satu suara mendukung Muhamad Mardiono menjadi Ketua Umum DPP PPP.
“Hasil Mukercab dari seluruh DPC se-DKI Jakarta sepakat dan tetap solid mendukung Mardiono sebagai ketua umum periode berikutnya. Jika Ketum bilang langit itu hijau, maka kami akan sebut langit itu hijau,” kata Syaiful pada Minggu (24/8/2025).
Bukan Milik Pribadi
Ketua Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan, mengatakan pihaknya dan sejumlah majelis tak akan mendukung Muhammad Mardiono maju kembali menjadi calon ketua umum di Muktamar X.
Sikap tersebut diambil sebagai bentuk kekecewaan terhadap hasil kepemimpinan Mardiono selama ini.
"Ya, ini menurut saya adalah sebuah akumulasi dari semua kejadian yang ada di kepemimpinan Pak Mardiono. Pertama, PPP sudah banyak diketahui dan itu faktanya tidak ada di parlemen, itu puncaknya kan di situ," kata Ade, Minggu (14/9/2025).
Sebelum itu, Ade berkata ada kekeliruan Mardiono dalam memimpin PPP seperti penetapan caleg yang tidak melalui Lajnah Penetapan Caleg (LPC) yang merupakan perintah AD/ART. Ia mengatakan seluruh penetapan caleg diputuskan secara sepihak oleh Mardiono.
"Kedua, banyak kebijakan-kebijakan lain yang itu tidak mengedepankan prinsip kolektif kolegial," ujar Ade.
Ade menegaskan, PPP bukanlah partai milik perorangan. Untuk itu, ia menegaskan Mardiono tidak menganggap partai berlambang Kakbah ini milik pribadi.
"Jadi Plt Ketua Umum atau Ketua Umum itu harus mau dikoreksi jika ada kekeliruan yang terjadi dalam semua kebijakannya," ujar Ade.
Kendati demikian, Ade menyatakan pihaknya lagi tidak mendukung Mardiono menjadi caketum PPP. Apalagi, kata dia, Mardiono tak mengindahkan keputusan Mahkamah PPP.
"Ya (tak lagi mendukung Mardiono), salah satunya dia abaikan adalah keputusan mahkamah partai yang tidak dijalankan. Ada beberapa keputusan mahkamah partai yang tidak dijalankan," ujar Ade.
"Kalau sudah begini kan artinya dia sudah melanggar aturan mekanisme yang ada, aturan hukum, karena keputusan mahkamah partai itu final dan mengikat sesuai dengan UU Parpol," imbuhnya.
Populer Berita
