Selasa,  16 September 2025

Sosper DPRD DKI, Tunjangan Terselubung Dewan?

RN/NS
Sosper DPRD DKI, Tunjangan Terselubung Dewan?
Gedung DPRD DKI Jakarta.

RN - DPRD DKI Jakarta diminta peka terhadap kondisi rakyat. Seharusnya anggaran yang ngaco segera distop dan dihentikan.

Salah satu yang jadi sorotan adalah anggaran sosialisasi perda alias sosper Rp 161 miliar. Sosper dinilai hanya menghamburkan duit rakyat.

Hal ini dikatakan Komunikolog Politik & Hukum Nasional Tamil Selvan kepada wartawan, Senin (15/9). "Sosper harus distop," tegasnya.

Tamil menyatakan, efektifitas sosper terkesan akal-akalan dewan untuk mencari cuan tambahan. "Saya melihat ini tunjangan tapi dibalut dengan nama sosper," bebernya.

Sosper kata Tamil sebaiknya diganti menjadi yang bermanfaat buat rakyat Jakarta. "Sosper memang tak efektif, dewan harus sadar diri. Jangan juga kegiatan aneh dan ngaco dipertahankan," bebernya.

Tamil mendesak DPRD sebaiknya bukan hanya memotong tunjangan rumah dinas Rp 78 juta dan transportasi Rp 21 juta. 'Sosper harus juga jadi prioritas untuk dipangkas," tambah Tamil.

Sebelumnya sosper sempat dinggap masalah. Kabarnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah mengeluarkan temuan atas pelanggaran kegiatan sosper dan meminta klarifikasi para anggota dewan yang melanggar.

Dari informasi yang diperoleh di internal DPRD, pelanggaran atas kegiatan sosper tersebut tidak dipenuhinya  komponen penunjang kegiatan, seperti adanya tenda, kursi jenis futura, makan, tas ransel dan moderator. Padahal kompomen tersebut wajib dipenuhi karena aturannya jelas.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta (Sekwan), Augustinus sebelumnya menyebut Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin bersama Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas soal revisi besaran tunjangan perumahan anggota dewan. 

"Pak Ketua (DPRD DKI) selaku anggota Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia akan audiensi ke Pak Menteri, bersama Ketua ADPSI. Jadwalnya besok atau Senin depan," kata Augustinus saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

BERITA TERKAIT :
Kemendagri Sudah Minta Evaluasi Tunjangan, Ketua DPRD DKI Jangan Sampai Rakyat Murka?