RN - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seperti memberikan sinyal soal calon wakil presiden (cawapres). Walau pernyataan Dasco sifatnya guyon tapi banyak pihak menebak-nebak.
Kelakar Dasco soal sosok calon wakil presiden masa depan saat menerima audiensi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/10).
Saat itu Dasco sedang membahas aspirasi Koalisi Masyarakat untuk dorongan adanya badan khusus di bawah presiden untuk menyelesaikan konflik tanah dan mewujudkan reforma agraria.
BERITA TERKAIT :Dasco Muncul Saat Situasi Demo Anti DPR Landai?
Di situ, dia kemudian menyinggung soal sosok cawapres dan kaitan dengan penyelesaian kasus agraria.
“Beberapa teman ngomong, kalau mau cari yang benar-benar kerja nanti lihat kalau ada calon wapres nanti suruh jadi ketua badan nasional penanganan masalah agraria,” ungkap Dasco dengan nada berkelakar.
“Kalau sukses, boleh nyalon dia,” imbuh sambil tersenyum.
Dasco menilai, permasalah agraria ini memang butuh perhatian khusus. Dalam beberapa kasus, tambah Dasco, kebijakan dari kementerian terkadang tidak sinkron dengan aturan kementerian lainnya.
“Karena ini bukan masalah gampang, jadi kita sudah lihat case per case ya. Tadi seperti disimpulkan kan bahwa kadang-kadang ada tumpang tindih kebijakan antarkementerian lalu kemudian juga ada kepentingan-kepentingan,” tuturnya.
Ketua Harian DPP Gerindra itu juga mengatakan, DPR juga telah mengesahkan Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria. Ia juga mendorong agar pemerintah bisa segera membentuk badan yang menangani permasalahan agraria.
“Kita akan sama-sama mendorong pemerintah untuk membentuk badan reformasi agraria. Sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul sekian lama itu bisa diselesaikan sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan masalah-masalah yang terutama berkaitan dengan masyarakat,” bebernya.
Diketahui, urusan Agraria di bawah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pasal 28 Perpres 139/2024 yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024 menyebutkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan lima kementerian.
Kementerian itu yakni Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi; Kementerian Perhubungan, dan Instansi lain yang dianggap perlu.
Populer Berita
