RN - Gaduh soal pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat masih misteri. Wagub DKI Jakarta Rano Karno alias Si Doel mengaku akan memangkas beberapa program.
Tapi sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku akan mempertahankan program unggulan.
Si Doel mengaku telah menerima informasi terkait akan adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Menurut dia, hal itu dikarenakan pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi anggaran.
BERITA TERKAIT :APBD DKI Anjlok, Ini Saatnya DPRD Jakarta Potong Tunjangan & Malu Dengan Rakyat
"Nah, itu yang harus kami sikapi segera. Nah, dengan konsekuensinya bahwa tentu saja yang namanya RAPBD harus diubah," kata dia di Jakarta Utara, Sabtu (4/10/2025).
Ia menambahkan, pihaknya bakal segera berkoordinasi dengan DPRD untuk menindaklanjuti pemangkasan DBH dari pemerintah pusat. Rencananya, pembahasan mengenai perubahan RAPBD akan dilakukan pada Senin (6/10/2025).
Menurut dia, pada dasarnya DPRD pasti telah menerima informasi terkait pemangkasan DBH. Karena itu, program yang akan dijalankan harus dibicarakan bersama dengan pihak legislatif.
"Nah, tinggal kami pilih prioritas mana yang harus kami prioritaskan. Air ini prioritas, kemudian MRT bagian prioritas, tapi misalnya beberapa pembangunan-pembangunan kami harus lihat, kami harus evaluasi. Mana yang utama itu yang didulukan, yang tidak kita harus postpone. Postpone artinya kita tunda, itu saja," ujar dia.
Tapi Pram sapaan akrabnya berjanji program utama yang menyentuh kepentingan masyarakat, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah, dijamin tidak akan terpengaruh.
BACA HARIAN RADAR NONSTOP. TERBIT SETIAP HARI SENIN SAMPAI DENGAN JUMAT.
“Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu,” kata Pramono saat menghadiri kegiatan di SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 1, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025).
Dia mengakui Pemprov DKI telah menerima informasi terkait pemotongan DBH dari Badan Anggaran DPR RI. Meski begitu, ia menegaskan Jakarta harus siap menghadapi skenario apa pun.
“Ya intinya Jakarta dalam kondisi apa pun, DBH dipotong tentunya kita harus siap. Memang saya sudah mendapatkan informasi dari Badan Anggaran DPR RI, program untuk pemotongan DBH dalam rangka efisiensi,” jelasnya, dikutip dari laman resmi Pemprov DKI.
"DBH kita akan berubah sekitar Rp 15 triliun, yang tersisa Rp 11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran)," kata Ketua DPRD Provinsi Jakarta Khoirudin.
Diketahui, DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan sebesar Rp 95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.
Dengan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke DKI Jakarta menjadi hanya Rp 11 triliun, nilai APBD DKI tahun depan berpotensi merosot.
"Karena kita sudah MoU dengan angka Rp 95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp 78 triliun atau Rp 79 triliun. Jadi sangat jauh perubahannya," ujarnya.
