RN - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung langsung putar otak. Dia memangkas dana perjalanan dinas hingga konsumsi rapat untuk menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah ini dilakukan setelah adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Jakarta. Diketahui, hingga kini DPRD DKI Jakarta belum melakukan penghematan.
Para politisi Kebon Sirih itu masih bergelimang fasilitas mewah. Seperti diketahui, DKI Jakarta harusnya menerima DBH Rp 26 triliun tapi kena potong Rp 15 triliun dan kini sisa Rp 11 triliun.
BERITA TERKAIT :PJLP Kena Imbas APBD DKI Anjlok, DPRD Emang Gak Malu Ya?
Pramono Gak Protes Pemotongan Rp 15 Triliun, Purbaya Mau Potong DBH Jakarta Lagi
"Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama," ungkap Pram sapaan akrab Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
Pram juga akan memotong anggaran makan, minum, dan sebagainya. "Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di Balai Kota," kata Pram.
Pram menegaskan Pemprov Jakarta patuh dan taat pada keputusan atau kebijakan pemerintah pusat. Termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta yang dipotong sebesar Rp 15 triliun.
"Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sebenarnya sudah diketok Rp 95 triliun, dengan pengurangan DBH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp 79 triliun," ujarnya.
Selain itu, efisiensi anggaran akan dilakukan beberapa pos pada program pembangunan infrastruktur. Misalnya yang dulu dilakukan dengan penyertaan modal daerah, kini akan dilakukan dengan sistem kemitraan.
"Tetapi dengan kondisi seperti ini kami mendorong agar BUMD ataupun siapapun yang akan membangun, contohnya misalnya interkoneksi di Dukuh Atas, hub Dukuh Atas, yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami, dari saya, maupun dari Kementerian Perhubungan tetap akan dibangun, tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana APBD," tegasnya.
"Akan dilakukan dengan kemitraan dan sebagainya-sebagainya," jelasnya.APBD. Maka dilakukan dengan partnership dan sebagainya-sebagainya," jelas Pramono.
BACA HARIAN RADAR. TERBIT SETIAP HARI SENIN SAMPAI DENGAN JUMAT
Meski begitu, Pramono memastikan ada beberapa program yang tidak akan berdampak pada pemangkasan anggaran, termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).Pramono memastikan ada beberapa program yang tidak akan terdampak pemangkasan anggaran, termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
KLIK TV RADAR NONSTOP. BAROMETER POLITIK JAKARTA
"Dan saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagikan 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dirilis untuk 16.979. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi," imbuhnya.KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi," imbuhnya.
