RN - Transparansi menjadi kata kunci untuk menekan kebocoran. Untuk itulah dibutuhkan inovasi terhadap pola penarikan pajak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seperti di Kota Malang, wilayah tersebut dikabarkan sudah melakukan sistem digitalisasi terhadap PAD. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin.
"Iya mereka sudah digitalisasi, mereka punya sistem dan alat. Terus mereka riview juga capaian-capaian target. Contoh dari 2021 ke 2022 itu target nya tercapai terus, makanya mau kita contoh itu Kota Malang baik sistem ataupun alat seperti Tiping Box," katanya.
BERITA TERKAIT :Bau Sampah & Macet, Anggota DPRD Kota Bekasi Suryo Harjo Segera Bentuk Badan Khusus
Ia menjelaskan bahwa pihaknya sudah menginformasika kepada Wali Kota Bekasi untuk lakukan digitalisasi.
"Komisi III DPRD Kota Bekasi memberikan info ke Wali Kota untuk membuat MoU ke Kota Malang untuk sistem nya. Mau tidak mau harus digitalisasi biar transparan dan akuntabilitas serta antisipasi kebocoran," ungkapnya.
Terlebih Alit mengungkapkan pada triwulan pertama capain PAD Kota Bekasi saat ini dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sudah melebihi dari target.
"Yang sudah mencapai target pada triwulan pertama yaitu PBB sudah melampaui target. Kalau tidak salah dari target 23 persen dia sudah melebihi, yang pasti semua sektor harus di genjot yaitu, pajak dan retribusi," tutupnya.
SDM & UMKM Untuk Ekonomi
Anggota DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin juga menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) dan sektor ekonomi kerakyatan sebagai pilar penting pembangunan Daerah.
Dalam berbagai agenda dan dialog bersama masyarakat, Alit menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, salah satu strategi utama yang perlu dioptimalkan adalah penguatan peran koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bekasi.
Koperasi dan UMKM adalah tulang punggung ekonomi lokal. Jika mereka tumbuh, maka akan tercipta lapangan kerja dan perputaran ekonomi di tengah masyarakat, ujar Alit Jamaludin saat menghadiri forum diskusi warga di Kecamatan Bekasi Timur.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah harus mendorong hadirnya program-program konkret yang memberdayakan masyarakat secara langsung, seperti penciptaan tenaga kerja mandiri dan program padat karya berbasis komunitas.
Tenaga kerja mandiri bisa menjadi solusi jangka panjang bagi pengangguran. Masyarakat tidak hanya dilatih untuk bekerja, tapi juga untuk menjadi pelaku usaha yang mandiri, jelasnya.
Program padat karya, lanjut Alit, sangat efektif untuk memberikan penghasilan sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mempercepat realisasi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
Program padat karya itu bukan hanya solusi jangka pendek, tapi juga bagian dari pemberdayaan masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pembangunan lingkungan, ucapnya.
Tak hanya itu, Alit juga menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kapasitas generasi muda di bidang teknologi informasi. Ia mendorong agar pelatihan kerja berbasis IT bisa digencarkan sebagai bekal anak muda menghadapi dunia kerja digital yang semakin kompetitif.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa ke depan dunia kerja akan sangat bergantung pada kemampuan digital. Oleh karena itu, pembinaan dan pelatihan IT harus menjadi prioritas, terutama bagi generasi muda Kota Bekasi, tegasnya.
Dalam pandangannya, pengembangan SDM dan ekonomi masyarakat harus dilakukan secara seimbang, dengan mengedepankan prinsip inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Ia juga berharap agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan aspek peningkatan kualitas hidup warga secara menyeluruh.
Kami di Komisi III berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat. Pembangunan tidak akan bermakna tanpa ada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan manusia, pungkas Alit.
Dengan berbagai inisiatif tersebut, Alit Jamaludin berharap Kota Bekasi dapat menjadi kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat dalam kualitas SDM dan ekonomi masyarakatnya.(ADV/IKL/DPRD)
