RN - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dicibir. Pram sapaan akrabnya dianggap tidak solid dalam mendukung aspirasi kepala daerah.
Pram diketahui tidak ikut mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah atau dana bagi hasil (DBH). "Jakarta gak solid, jangan sok banyak duit," sindir sumber yang namanya gak mau disebutkan, Rabu (8/10).
Pram mengaku alasan tidak ikut protes bersama gubernur daerah lain ke Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah.
BERITA TERKAIT :PJLP Kena Imbas APBD DKI Anjlok, DPRD Emang Gak Malu Ya?
Pramono mengatakan pemprov mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Menurutnya, keputusan itu juga tidak bisa dibantah.
"Memang seperti yang saya sampaikan Jakarta ini apapun kan sebenarnya sebagai role model, karena APBD kita selama ini sangat terbuka, transparan, sehingga dengan begitu, seperti yang saya katakan di depan Pak Menteri kalau Jakarta, kalau ini sudah menjadi keputusan apalagi ini kan sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN, disahkan di DPR, sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).
Meski begitu, Pramono mengatakan tindakan para gubernur lain yang memprotes pemotongan itu tidak bisa disalahkan. Ia menyebut pemotongan itu memang berat untuk daerah, termasuk Jakarta.
Seperti diberitakan, Purbaya sudah menemui Pramono di Balai Kota. Purbaya berterima kasih kepada Pramono karena menerima adanya pemotongan DBH dari Rp 26 triliun menjadi Rp 11 triliun.
Sebanyak 18 gubernur ramai-ramai menyampaikan protes kepada Purbaya terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) atau DBH.
Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa (7/10) pagi.
Aceh, misalnya, yang menjelaskan anggaran mereka dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat. Mualem menegaskan dirinya tidak sepakat dengan pemotongan tersebut.
"Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," kata Mualem selepas bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
Alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Adapun, jumlah itu berkurang jauh sebesar Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.
Dalam pembicaraan dengan DPR, pemerintah memutuskan anggaran TKD 2026 sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun. Kendati ditambah, jumlah tersebut masih jauh di bawah angka TKD tahun ini.
Gubernur yang hadir pada audiensi dengan Menteri Keuangan pada Selasa (7/10) yakni Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kep. Bangka Belitung.
Ada juga Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan serta NTB.
