GP Ansor Seret Trans7 ke KPI Gara-gara Tayangan Soal Pesantren

RN - Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP GP Ansor) secara resmi melaporkan program “Xpose Uncensored” milik Trans7 ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Alasannya? Tayangan edisi 13 Oktober 2025 itu dianggap menyinggung dan merendahkan martabat kiai serta pondok pesantren.

Ketua Tim Advokasi LBH PP GP Ansor, Afriendi Sikumbang, menegaskan bahwa konten dalam program tersebut bukan sekadar pelanggaran ringan, tetapi berpotensi mengandung unsur pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran.

“Tayangan itu memuat unsur penghinaan dan provokasi terhadap pesantren dan kiai. Ini bukan cuma salah administratif, tapi juga pelanggaran pidana,” ujar Afriendi usai menyerahkan laporan di kantor KPI Pusat, Rabu (15/10).

BERITA TERKAIT :
PPP DKI Jakarta Kecam Tayangan Trans 7 Menghina Kyai Pesantren

---

LBH PP GP Ansor pun mendesak KPI agar segera menghentikan tayangan “Xpose Uncensored” secara permanen, karena gelombang protes dari masyarakat semakin memanas. Mereka juga meminta agar KPI meneruskan kasus ini ke Mabes Polri sesuai nota kesepahaman KPI–Polri tentang penegakan hukum penyiaran.

“Kami meminta KPI Pusat responsif atas tayangan yang meresahkan ini,” tegas Afriendi yang juga menjabat sebagai Ketua APSI DKI Jakarta.

Tak hanya itu, LBH PP GP Ansor juga mendesak pihak Trans7 untuk menindak tegas penanggung jawab program “Xpose Uncensored” dan mengevaluasi seluruh tayangan yang berpotensi menimbulkan keresahan publik.

Menanggapi laporan tersebut, KPI Pusat melalui Komisioner I, Made Sunarsa memastikan aduan itu akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.

Sementara itu, Production Director Trans7, Andi Chairil, telah menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui kanal YouTube Trans7 Official, menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menyinggung pesantren maupun tokoh agama mana pun.