Tangsel Lebay Dipuji KPK, Komunikolog: Wali Kota Ben Jangan Budek?

RN - Pernyataan KPK memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan menjadi warning. Untuk itu, Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) diminta tidak memakai kaca mta kuda.

Hal ini ditegaskan oleh Komunikolog Politik & Hukum Nasional, Tamil Selvan kepada radar nonstop, Rabu (15/10) malam. "Sebenarnya ucapan KPK itu warning, bukan berarti Tangsel aman dari tindak korupsi," tegasnya. 

Malah kata Tamil dengan ucapan KPK itu adalah sinyal soal Tangsel banyak masalah. "Makanya Wali Kota Tangsel Ben jangan juga tutup amata atau budek," bebernya.

BERITA TERKAIT :
Sosialisasi ke Masyarakat, Maria Teresa: Pekerja Migran Harus Aman Dari Berangkat Sampai Pulang

---

Tamil mencontohkan banyak daerah yang usai didatangi KPK dan dipuji soal tata kelola pemerintahan tidak lama ada penangkapan OTT. "Jadi pujian itu bukan berarti baik, waspadalah," ucap Tamil. 

Diketahui, KPK mendorong Pemkot Tangsel untuk memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan sebagai langkah pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. 

Dorongan ini disampaikan melalui kegiatan evaluasi dan supervisi yang dilakukan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK di Ruang Blandongan, Senin (14/10/2025).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama, yang menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan manajemen pemerintahan agar lebih akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Hari ini kami hadir di Pemkot Tangsel untuk memberikan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan. Evaluasi ini mendasari berbagai capaian skor program yang telah dijalankan,” ujar Bahtiar.

Ia menjelaskan, terdapat delapan area utama yang menjadi fokus penilaian KPK, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, hingga pelayanan publik. 

Namun, Bahtiar menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya berupa capaian administratif semata.

“Kami berharap Wali Kota bersama jajarannya dapat mengoptimalkan delapan area program ini secara konkret. Tidak sekadar banyak kegiatan, tapi juga harus menghasilkan manfaat yang nyata,” jelasnya.

Ia juga menegaskan kesiapan KPK untuk bersinergi dengan Pemkot Tangsel dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

“Perlu ada upaya bersama antara Pemkot Tangsel dan KPK. Kami siap mendampingi untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi,” tegas Bahtiar.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal, terutama melalui peningkatan peran inspektorat di setiap tahap penyelenggaraan pemerintahan.

“Dari delapan area itu, sekarang dilakukan penajaman pada peningkatan peran inspektorat. Mereka harus lebih proaktif dalam melakukan pengawasan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi,” ujar Benyamin.

Menurutnya, fungsi pengawasan harus berjalan aktif dan melekat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengawasan, kata Benyamin, bukan hanya sebatas pemeriksaan, tetapi mencakup seluruh proses manajemen pemerintahan dari awal hingga akhir.