Bupati Bekasi Kebakaran Kumis, Kena Sentil Purbaya Soal Data KPK Terkait Jual Beli Jabatan 

RN - Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang panik. Politisi muda PDIP kelahiran tahun 1993 ini seperti kebakaran jenggot. 

Ade memastikan tidak ada praktik jual-beli pada proses pengisian kursi jabatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia bertanya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

"Bekasi mana. Di Kabupaten Bekasi tidak ada jual beli jabatan," kata Ade di Cikarang, Selasa (21/10/2025).

BERITA TERKAIT :
Wali Kota Bekasi Hadang Banjir Dengan Normalisasi Sungai Kayuringin, Isu Jual Beli Jabatan Gak Ngaruh 

---

Bupati Bekasi Panik Jual Beli Jabatan, Wali Kota Tri Biasa Aja Tuh 

---

Purbaya saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri yang disiarkan melalui media sosial Youtube Kemendagri menyebut adanya praktek jual beli jabatan di daerah. Purbaya juga menyebut Bekasi. 

Ade menegaskan Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk melakukan pengisian, rotasi maupun mutasi jabatan dengan proses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen tersebut juga ditunjukkan dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Di kabupaten enggak ada jual beli jabatan kan sudah didampingi KPK, kita komitmen," ucapnya.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan praktik jual-beli jabatan di pemerintah daerah masih terjadi sampai saat ini, salah satunya di Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan data yang dilaporkan KPK dalam kurun tiga tahun terakhir. Ia meminta pemerintah daerah segera memperbaiki tata kelola dan disiplin anggaran.

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan," ucapnya.

Menkeu pun mengutip laporan KPK yang menekankan jual beli jabatan, gratifikasi dan intervensi pengadaan di lingkungan pemerintah daerah sebagai titik-titik risiko kebocoran anggaran daerah.

"KPK bilang sumber risiko ya masih itu-itu saja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu enggak dibereskan, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," ucapnya.

Dia juga mengungkapkan hasil survei penilaian strategis (SPI) tahun 2024 menyebut hampir semua pemerintah daerah masuk kategori zona merah atau rentan. Kemudian ada 67 pemerintah provinsi dan 69 pemerintah kabupaten yang masuk kategori zona merah.