RN – Setelah ramai dibicarakan soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh, pemerintah akhirnya buka suara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah masih mencari skema terbaik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang yang kini menjadi sorotan publik.
Dikatakan Airlangga, proyek KCJB bersifat kerja sama korporasi antar-badan usaha, sehingga masih terbuka banyak opsi dalam penyusunan struktur pembiayaannya.
“Ini korporasi, jadi banyak struktur yang bisa dilakukan,” ujarnya singkat di Istana Kepresidenan, Rabu (5/11).
BERITA TERKAIT :Tambang Ilegal, Ribuan Titik Dibekingi Pejabat Hingga Elit Parpol
Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru, sebenarnya siapa yang akan menanggung utang raksasa ini, negara, perusahaan, atau rakyat lewat pajak dan subsidi terselubung?
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar publik tidak panik. Dengan nada meyakinkan, ia mengatakan semua urusan utang KCJB ‘aman dan terkendali’.
"Gak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh, semuanya," kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11).
Pernyataan itu tentu menenangkan di permukaan, tapi di baliknya tersisa tanda tanya besar soal transparansi dan beban fiskal yang bisa ditanggung rakyat dalam jangka panjang. Sejumlah ekonom menilai, tanpa kejelasan struktur pembiayaan dan porsi tanggung jawab antar-entitas, proyek Whoosh berisiko menjadi lubang hitam fiskal yang menelan dana publik lebih besar dari yang dikira.
Apalagi, proyek ini sejak awal kerap disorot karena pembengkakan biaya dan tarik ulur soal utang dengan pihak Tiongkok. Kini, ketika pemerintah bicara banyak struktur dan beragam opsi, publik patut bertanya, apakah ini bentuk fleksibilitas atau sinyal kebingungan?
Presiden Prabowo juga sempat meminta agar PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak khawatir tentang kondisi keuangan, karena menurutnya yang terpenting adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
‘’Semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu diujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia,’’ tegasnya.
Namun, bagi sebagian pengamat, kalimat “tanggung jawab Presiden” bisa terdengar menenangkan sekaligus mengkhawatirkan — karena jika utang itu benar-benar jadi beban negara, maka ujungnya tetap rakyat yang menanggung lewat APBN.
Kini publik menunggu, apakah “Whoosh” akan tetap jadi simbol kemajuan transportasi nasional, atau justru berubah menjadi simbol megaproyek penuh utang yang diwariskan tanpa perhitungan matang.
