Kamis,  06 November 2025

Tuai Kritikan

Gratisan ala Gubernur DKI Jakarta Pramono

M. RA
Gratisan ala Gubernur DKI Jakarta Pramono
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

RN – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, yang memasukkan ASN ke dalam daftar penerima transportasi umum gratis menuai perdebatan tajam di dunia maya. Publik mempertanyakan logika di balik keputusan yang menempatkan aparatur negara — yang digaji dari uang rakyat — sejajar dengan kelompok penerima bantuan sosial (bansos).

Pramono berdalih, tidak semua ASN di Jakarta bergaji besar. ‘’Kalau Gubernur, wakil Gubernur, gajinya cukup pasti, tapi kalau ASN, nggak semuanya gede,’’ ujarnya di Balai Kota, Rabu (5/11).

Pernyataan ini sontak memantik reaksi publik. Banyak warganet menilai kebijakan itu tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat kecil, terutama di tengah isu kenaikan tarif Transjakarta yang sempat membuat heboh media sosial.

BERITA TERKAIT :
Tri Adhianto Bangkitkan Semangat ASN Bekasi, dari Penghargaan Besar hingga Revolusi Efisiensi Kerja

Kritik paling tajam datang dari warga yang menilai bahwa prioritas kebijakan publik semestinya berpihak pada mereka yang benar-benar rentan, bukan memperluas fasilitas gratis ke kalangan pegawai pemerintah.

 “ASN itu sudah punya gaji tetap, tunjangan, bahkan insentif. Lalu kenapa masih dapat gratisan?” tulis salah satu komentar yang viral di X.

Berdasarkan Pergub Nomor 33 Tahun 2025, ASN dan pensiunan PNS DKI masuk dalam 15 golongan penerima transportasi gratis bersama siswa KJP Plus, lansia, penyandang disabilitas, hingga veteran. Padahal, kelompok seperti ASN dinilai tidak termasuk kategori yang membutuhkan subsidi langsung.

Kebijakan ini semakin menimbulkan tanda tanya ketika mekanisme pendaftaran disebut melibatkan TransJakarta, MRT, dan LRT Jakarta, lalu diteruskan ke Bank DKI untuk penerbitan kartu layanan. Banyak pihak menilai, proses ini menunjukkan bahwa fasilitas gratis itu sejatinya tetap menggunakan dana publik, alias uang pajak warga Jakarta sendiri.

Sementara itu, Pemprov DKI tetap bersikeras bahwa kebijakan ini bertujuan mendorong ASN agar lebih banyak menggunakan transportasi publik. Namun, di mata publik, alasan itu justru memperlihatkan paradoks, ASN disubsidi untuk naik bus, sementara warga biasa tetap harus bayar penuh.

#Pramono   #Asn   #Gratis