RN - Tambang ilegal masih menjadi masalah krusial di Indonesia. Kebocoran tambang mencapai ratusan triliun.
Data terakhir menyebut, kebocoran tambang mencapai Rp 300 triliun hingga Rp 800 triliun. Kasus tambang yang terakhir mencuat adalah soal kasus timah menimbulkan kerugian sekitar Rp 300 triliun.
Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menindak tegas tambang ilegal di Kabupaten Morowali dan Bangka Belitung. Prabowo pun memberikan perhatian khusus terhadap kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Prabowo juga telah meminta laporan langsung dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait penertiban tambang ilegal di Kabupaten Morowali dan Bangka Belitung dalam rapat terbatas yang digelar Minggu (9/11) malam.
Tambang Ilegal, Ribuan Titik Dibekingi Pejabat Hingga Elit Parpol
"Beliau pertama berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Wakil Panglima TNI karena beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai ratas di kediaman Presiden di Jl Kertanegara IV, Jakarta, dikutip Senin (10/11/2025).
Prasetyo menjelaskan Satgas PKH bertugas mengamankan sumber daya alam (SDA) milik negara agar tak dinikmati pihak yang salah. Satgas ini dibentuk pemerintah untuk mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal.
Contohnya di Bangka Belitung, Sabtu (8/11), Satgas Halilintar PKH menertibkan dua lokasi penambangan ilegal. "Seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki. Nah, kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali dan tadi melaporkan kepada Bapak Presiden," tuturnya.
Sebelumnya, Tim Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan dan Tambang (PKH) Halilintar menggerebek tambang timah ilegal di wilayah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng). Petugas mengamankan 14 unit alat berat dan 10 orang dalam kegiatan tersebut.
Penggerebekan itu berlangsung di 2 lokasi yakni di kawasan hutan Desa Nadi dan Sarang Ikan, Lubuk, pada Sabtu (8/11/2025). Lahan yang disulap jadi lokasi tambang ilegal itu merupakan hutan produksi dan lindung.
"Satgas PKH melakukan penertiban aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan. Mereka ini tidak dilengkapi dengan izin, mereka melakukan aktivitas penambangan ilegal," kata Kasatgas PKH Halilintar Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang.
