DPRD DKI Apresiasi Peluncuran Portal Satu Data Jakarta

RN - Pemprov DKI Jakarta meluncurkan Portal Satu Data Jakarta. Kebijakan itu menuai apresiasi kalangan legislator di DPRD DKI Jakarta.

Peresmian itu sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia.

Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Mujiyono, Pemprov DKI menunjukkan keseriusan membangun pemerintahan dengan data yang dapat teruji. Menjadikan data sebagai pondasi yang kokoh, bukan sekadar pelengkap laporan.

BERITA TERKAIT :
DPRD DKI Jakarta Dorong Dinas Pendidikan Tingkatkan Pengawasan Di Lingkungan Sekolah

---

"Peluncuran Portal Satu Data Jakarta adalah langkah penting yang patut diapresiasi," ujar Mujiyono, Selasa (11/11).

Keberadaan Portal Satu Data Jakarta, sambung Mujiyono, dapat menyelesaikan persoalan klasik. Seperti data yang tak sama dengan data dinas lain.

Seperti penerima fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang terdaftar di Dinas Pendidikan tetapi belum tercantum di Dinas Sosial sebagai warga kurang mampu. Akibatnya, siswa dari keluarga rentan tak tersentuh bantuan.

Nantinya, bantuan pendidikan akan langsung mengacu pada profil sosial ekonomi yang terverifikasi lintas dinas. “Dengan Satu Data Jakarta, masalah bisa diakhiri,” kata Mujiyono.

Kondisi serupa, kata Mujiyono, terjadi pada Program Lanjut Usia (Lansia) dan subsidi pekerja. Terdapat warga lanjut usia yang masih tercatat dalam data. Padahal statusnya sudah meninggal. Sementara lansia baru yang rentan justru belum terdaftar secara rinci.

Sedangkan pekerja informal, lanjut Mujiyono, seperti ojek online, buruh lepas, atau pedagang kecil juga kerap tak terdata. Penyebabnya, data tersebar di berbagai instansi.

“Jadi, integrasi data akan memastikan bantuan sosial dan subsidi benar-benar sampai ke yang berhak,” tandas Mujiyono.

Selain itu, tambah Mujiyono, subsidi transportasi terhadap penerima JakLingko dan Kartu Pekerja Jakarta dapat lebih tepat sasaran.

Pemprov DKI Jakarta dapat mendata keseluruhan data warga berpenghasilan rendah yang masih bergantung pada transportasi umum.

“Artinya, kebijakan subsidi tidak lagi rata. Tapi diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan,” pungkas dia.

Basis Data Pembenahan RW Kumuh

Mujiyono menegaskan, Portal Satu Data Jakarta mampu membenahi kampung atau Rukun Warga (RW) kumuh di DKI Jakarta.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman DKI Jakarta, terdapat lebih dari 200 RW kumuh di DKI Jakarta. Sebagian besar berada di Kecamatan Penjaringan, Tambora, dan Koja.

Menurut dia, masih terdapat banyak sekolah dasar dan menengah dengan kondisi kurang layak. Padahal, jumlah siswanya melebihi kapasitas.

"Dengan integrasi data akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan sekolah, guru, dan infrastruktur pendidikan di lingkungan tersebut secara lebih adil dan presisi," tutur Mujiyono.

Pemprov DKI Jakarta, sambung dia, dapat memetakan permasalahan padat penduduk. Termasuk akses pendidikan, kondisi hunian, dan lingkungan.

Satu di antaranya, menyinkronisasi data usia anak di RW kumuh yang belum dan sudah sekolah. Begitu pula sekolah dengan kondisi kekurangan kelas.

Sehingga, pola bantuan sosial dapat terintegrasi dengan sejumlah lokasi yang berstatus permukiman padat penduduk.

"Dari data seperti inilah kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak pada warga bisa disusun," jelas Mujiyono.

Mujiyono memastikan, akan mengawal Portal Satu Data Jakarta menjadi sistem yang terintegrasi. Dengan demikian menjadi dasar dalam setiap keputusan.

"Kami pastikan sistem ini benar-benar hidup, dapat diperbaharui dan bisa diakses publik," tambah dia.

"Menjadi dasar setiap keputusan,mulai dari program pendidikan, bantuan sosial (Bansos), hingga penanganan kampung," pungkas Mujiyono.(ADV)