PKS Antara 'Kebelet dan Lempar Handuk' Soal Wagub DKI 

RADAR NONSTOP - Posisi Wagub DKI Jakarta memang belum jelas. Hingga kini belum ada jadual soal rapat pembahasan pengganti Sandiaga Uno. 

PKS sendiri sudah haikul yakin kalau nama Ahmad Syikhu dan Agung Yulianto adalah kader pilihan yang bisa diterima DPRD DKI Jakarta. "Akh mana ada. Klaim PKS aja itu," ungkap politisi DPRD yang namanya enggan disebutkan, Selasa (23/4). 

Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mempersilakan Sandiaga kembali menjabat sebagai Wagub. Meski begitu, ia menegaskan proses Pilpres belum selesai dan Sandi berpeluang menjadi Wapres.

"Ya monggo saja kalau beliau mau. Tapi kan belum tentu beliau kalah dalam Wapres, kalau beliau nanti menang sebagai Wapres? Ini proses belum selesai," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Senin 22 April 2019.

Ia menambahkan, sekarang semuanya fokus untuk penyelesian masalah Pemilu. Lalu PKS juga masih dalam menjaga proses dan perkembangan dalam rekapitulasi suara di kecamatan-kecamatan dan kabupaten dan seterusnya.

Sementara Gubernur DKI Anies Baswedan enggan menanggapi soal isu Sandiaga Uno yang akan kembali menjadi wakil gubernur DKI. Anies mengaku tetap menunggu hasil resmi KPU.

"Jadi kalau saya jawab itu saya mendahului KPU. Jadi kita tunggu sampai keputusan KPU. Kita tunggu dulu baru sesudah dari KPU baru.." kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Untuk itu, Anies menyatakan tak akan berkomentar lebih jauh terkait hal tersebut. Menurutnya, dalam hal ini juga bukan wewenang dari gubernur untuk menyetujui atau tidak usulan tersebut.

"Saya nggak akan soal itu sampai seluruh proses KPU selesai dan sesungguhnya ini wilayahnya partai politik. Jadi gubernur itu tidak di dalam posisi untuk menyatakan ya atau tidak, karena memang tidak punya wewenang dalam urusan ini," ungkapnya.

Kemendagri sebelumnya mengatakan tidak ada larangan Sandiaga Uno kembali menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, Kemendagri menyebut hal itu tidak etis.

"Tidak ada aturan yang melarang, tapi itu sangat tidak etis. Sangat tidak etis. Bagaimana dua nama yang sudah diajukan dua partai pengusung kok ditarik," kata Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Piliang.