Wacana Kartu Bekasi Sehat Diintegrasi ke BPJS, Tuti Sariningsih: 'Sama Juga Bohong'

RADAR NONSTOP - Polemik di kalangan masyarakat Kota Bekasi terkait program unggulan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi tentang Program Kartu Bekasi Sehat berbasis NIK hingga kini masih menjadi perbincangan negatif.

Terlebih adanya wacana Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi untuk menggabungkannya dengan BPJS.

"Kartu Bekasi Sehat berbasis NIK tidak lagi menjadi program unggulan Walikota Rahmat Effendi jika ujung-ujungnya akan diintegrasikan ke BPJS. Ini sama juga bohong, artinya janji kampanye Pepen hanya janji palsu," papar Tuti Sariningsih, Akademisi yang juga selaku Bendahara DPD PAN Kota Bekasi kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Senin (20/5).

Anehnya lagi, dalam pembahasan Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, fraksi Golkar dianggap tidak 'gentle' terkait evaluasi KS NIK yang merupakan bagian dari rekomendasi Pansus 31.

Pernyataan Daryanto, salah satu anggota Fraksi Golkar yang juga selaku Ketua Pansus 31 yang membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Bekasi tahun 2018, yang mengaku kaget kalau yang membacakan laporannya anggota Pansus sekaligus Ketua Fraksi PKS, ditambah lagi saat pembacaan laporannya ada rekomendasi mengintegrasikan KS ke BPJS.

Padahal, kenyataannya seluruh anggota Pansus 31 khususnya yang dari Fraksi Golkar tidak ada satu pun yang mau membacakan hasil laporan tersebut.

Jadi terkesan politisi Partai berlambang pohon beringin ini ingin “cuci tangan” dan seolah-olah rekomendasi pengintegrasian KS ke BPJS bukan kesepakatan bersama.

Salah satu anggota Pansus 31 dari Fraksi Hanura, Indriyati menjelaskan, saat menjelang berlangsungnya Paripurna LKPj Walikota Bekasi 2018, Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Ridwan di ruang sidang menanyakan siapa anggota Pansus yang ingin membacakan hasil laporan Pansus, tapi tidak ada yang bisa.

"Masalah yang membacakan hasil Pansus memang Pak Choiruman diminta Pak Ridwan selaku Sekwan saat di ruang transit. Saat itu banyak teman-teman (anggota dewan) yang diminta oleh Sekwan tidak mau dan menjelang akan dibuka Paripurna, Pak Choiruman datang ke ruang transit, dia langsung bersedia karena tidak ada anggota pansus lain yang mau membacakan laporan rekomendasi hasil Pansus 31 tersebut. Jadi memang benar, teks rekomendasi hasil Pansus 31 itu asli seperti itu dari tangan Sekwan langsung," ungkapnya.

Dan Indriyati pun membenarkan hasil rekomendasi Pansus 31 yang salah satu isinya soal integrasi KS NIK ke BPJS. Dirinya pun memberikan kesaksian sekaligus membantah tudingan juga praduga yang ditujukan ke Choiruman J Putro tidak merubah atau mengurangi hasil rekomendasi Pansus 31 yang dibacakannya di rapat Paripurna.

"Pertanyaannya, kenapa banyak anggota Pansus 31 yang lain yang ditawarkan Sekwan untuk membacakan hasil rekomendasi Pansus 31. Apakah para anggota dewan tersebut takut dibully karena membacakan rekomendasi yang dianggap tidak populer tersebut?," terangnya.

Terpisah, Ketua Masyarakat Peduli Aset Negara (Mapan) Kota Bekasi, Firdaus Bach menyindir sikap ambigu Daryanto selaku Ketua Pansus 31 sekaligus anggota Fraksi Golkar. Dirinya dengan tegas meminta Fraksi Golkar mengakui kalau KS telah membuat anggaran belanja daerah membengkak.

"Hasil Pansus itu kan dibentuk secara kolektif oleh DPRD yang anggotanya berasal dari seluruh utusan fraksi dan hasilnya pastinya dibahas bersama. Kok itu dewan dari Golkar malah seakan tidak tahu, dan mau “cuci tangan” dengan menuding Fraksi PKS, jadi aneh kan. Fraksi Golkar untuk gentle dan mengakui kalau program KS NIK ini perlu dievaluasi dan dibahas ulang," ketusnya.