Pengamat Ekonomi: Blokade Medsos merugikan Ekonomi Masyarakat

RADAR NONSTOP- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, mengumumkan bahwa pemerintah memblokade sementara akses medsos agar masyarakat tidak menyebarkan konten-konten yang provokatif terkait kerusuhan di Tanah Abang dan Petamburan, pada Rabu (22/5) dini hari. 

Sebelumnya masyarakat resah dan bertanya-tanya apa penyebabnya. Sebab kesulitan dalam mengakses medsos sudah terjadi sejak Rabu (22/5) siang.

Menurut Pengamat Ekonomi Haryadin Mahardika, blokade medsos itu yang baru pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia modern.

Pemerintah jelasnya, harus peka bahwa bisnis perekonomian yang menggunakan medsos saat ini sedang giat-giatnya dijalankan masyarakat.

"Sebaiknya pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan itu. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek lain yang juga penting, yaitu fakta bahwa medsos saat ini juga merupakan alat bantu bisnis dan perekonomian masyarakat yang sangat penting," ujar Haryadin, di Jakarta, Rabu (22/5).

Untuk diketahui, pada umumnya suatu pemerintahan yang melakukan blokade medsos seperti ini oleh negara yang memiliki reputasi kurang baik di bidang HAM dan demokrasi.

Haryadin mengatakan bahwa pemerintah harus sadar bahwa dalam menjaga stabilitas negara, sisi ekonomi memeggang peranan penting dibanding sisi politik. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah yang bijak.

"Pemerintah tidak boleh mengorbankan stabilitas ekonomi demi menjaga stabilitas politik, dalam hal melakukan blokade medsos" ujar Haryadin.

Saat ini ekonomi kreatif merupakan salah satu fokus utama pemerintah serta merupakan trend ekonomi yang hits di dunia, dan media sosial tidak bisa dipisahkan dari ekonomi kreatif berbasis teknologi tersebut.

"Dengan melakukan blokade medsos, maka advertising yang selalu digunakan di medsos akan terganggu dan ini akan menimbulkan kerugian yang cukup besar." pungkasnya.

Laporan dari We Are Social menjelaskan bahwa transaksi ekonomi (termasuk penjualan online) yang difasilitasi oleh medsos di Indonesia mencapai lebih dari 25% dari total penjualan E-commerce di Indonesia sebesar USD 5,6 Miliar pada tahun 2016.

"Saya kira pemerintah bisa bersikap lebih bijak, dan tidak gegabah dalam mengambil langkah yang berdampak pada perekonomian indonesia saat ini" tutup Haryadin.