MK Urusan Capres dan Cawapres, Mercy Tak Punya Akhlak Politik?

RADAR NONSTOP - Partai Demokrat disebut - sebut kurang memiliki akhlak politik.

Cap ini dilekatkan kepada partai berlambang mercy ini menyusul pernyataan elitenya yang mengatakan gugatan sengketa di MK adalah urusan Capres dan Cawapres semata, sama sekali tidak ada kaitan dengan partai pengusung.

Usulan pembubaran koalisi itu, disampaikan Wakil Sekjen DPP Demokrat, Rachland Nashidik, dalam akun twitternya @RachlanN seperti dikutip awak media pada Minggu 9 Juni 2019.

Menurut dia, gugatan hasil pilpres merupakan upaya pasangan capres dan cawapres yang tak perlu melibatkan peran partai.

"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran partai. Saya usul, Anda segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," cuit Rachland.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai usulan yang disuarakan Demokrat tak bijak, meski tujuannya kemungkinan untuk menurunkan tensi politik.

"Usulan pembubaran untuk menurunkan tensi politik kurang bijak, yang kurang kualitas kepemimpinan. Kapasitas dan kualitas kepemimpinan menentukan kualitas kompetisi Demokrasi," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/6/2019).

Mardani pun mengambil contoh kasus yang terjadi di kampanye Pilpres Amerika Serikat 2008 ketika calon presiden John McCain mengoreksi pernyataan seorang pendukungnya. Saat itu, McCain mengoreksi perkataan pendukungnya melabeli lawan McCain, yakni Capres Barrack Obama, sebagai bukan orang Amerika.

"Sikap McCain jelas, Obama orang Amerika yang baik dan kompetitor saya dalam mencintai Amerika. Kita bisa bersaing dan tetap saling menghormati kompetitor," ujar Mardani, mengutip pernyataan McCain.

Menurut dia, pernyataan dari Rachland kurang tepat, karena bila tidak ada koalisi, maka pengambilan keputusan politik akan menjadi lebih sulit. Mardani menegaskan, sejauh ini PKS masih tetap solid berada di Koalisi Indonesia Adil Makmur bersama Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Pembubaran koalisi justru menyulitkan pengambilan keputusan politik. Biarkan ini jadi pembelajaran bersama dengan syarat semua mengedepankan akhlak politik yang dewasa," pungkas Mardani yang juga Wakil Ketua BPN itu.