Sabtu,  20 April 2024

Beredar Pesan Ahok Jadi Tim Pemindahan Ibukota, Semoga Gak Dendam? 

NS/RN
Beredar Pesan Ahok Jadi Tim Pemindahan Ibukota, Semoga Gak Dendam? 

RADAR NONSTOP - Broadcast soal Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi ketua tim percepatan pembangunan ibukota baru NKRI beredar. Warganet berharap agar Ahok tak dendam pasca kekalahan di pilkada. 

Pesan berantai tersebut mencatut nama Dubes RI untuk Norwegia Todung Mulya Lubis. 

Inilah isi lengkap pesan berantai tersebut:

BERITA TERKAIT :
DPR Minta Status Jakarta Sebagai Ibu Kota Segera Dicabut, Slow Bung Jangan Kebelet Lah
Ahok Nyinyir Ke Kaesang Maju Pilkada DKI, Mungkin Ada Saudara Ajukan Ke MK?

Pengacara Todung Mulia Lubis skrg jd Dubes utk Norwegia
Kabar berhembus dr Istana Negara bhw Basuki Tjahaya Purnama akan diangkat sbg Ketua Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota Baru NKRI,pelantikan akan dilakukan akhir July setelah sengketa pilpres usai & MK menetapkan pemenang...Sejujurnya saya bnr2 gembira mendengar info ini kr sjk merebak informasi mengenai pemindahan Ibu Kota saya berulang x mengatakan hanya Ahok yg pas mnjd pemimpinnya dlm pelaksanaan gagasan tsb...Bravo BTP,saya selalu mendukung & bangga terhadapmu,jasa2mu bagi Indonesia khususnya Jakarta adalah bukti nyata yg tk terbantahkan. 

BACA JUGA: Pindah Ibukota Rp 466 T dan Honorer Jadi PNS

Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menepis kabar tersebut. Moeldoko, yang sudah diperlihatkan pesan berantai tersebut, mengatakan kabar Ahok jadi ketua tim percepatan pembangunan ibu kota baru adalah hoax.

"Hoax, superhoax," kata Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat dilansir dari detik.com Rabu (12/6/2019).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah membuat kajian. Dalam kajian dibutuhkan Rp 466 triliun dan ini didapatkan dari tiga skema pembiayaan untuk ibukota baru, yaitu APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.

Kawasan Ibu Kota ini nantinya terbagi dalam tiga komponen. Pertama, fungsi utama, yang terdiri dari gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI.