.png)
RADAR NONSTOP - Penerimaan peserta didik baru atau PPDB kacau balau. Banten dituding tidak siap lantaran pengumuman PPDB diundur.
Gubernur Banten Wahidin Halim diminta turun gunung. Mantan Walikota Tangerang yang dikenal sebagai jago silat dari Ciledug ini diyakini mampu membenahi amburadulnya PPDB.
Diduga adanya temuan jual beli kursi oleh Ombudsman bisa menjadi pintu masuk pembenahan PPDB.
BERITA TERKAIT :PPDB Jawa Barat, Titipan Pejabat Vs DPRD, Wani Piro Sudah Biasa Setiap Tahun?
78 Ribu Hektare Tambak Udang Dari Banten Hingga Jatim Mangkrak, Butuh Duit Rp 13 Triliun
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Bambang P. Sumo mengaku saat ini pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri dugaan praktik jual-beli kursi di SMP dan SMK.
Pada Sabtu lalu, 29 Juni 2019, Dinas Pendidikan Provinsi Banten bersurat kepada seluruh kepala sekolah SMA dan SMK negeri bahwa pengumuman hasil PPDB diundur sampai batas waktu yang belum ditetapkan.
Bambang menilai Provinsi Banten tidak siap mengadakan PPDB 2019, antara lain dilihat dari pengunduran pengumuman PPDB. Pengunduran pengumuman menimbulkan keresahan masyarakat dan berpotensi disalahgunakan untuk jual-beli kursi.
"Untuk itu Gubernur (Wahidin Halim) harus turun tangan mengatasi kemelut PPDB 2019 ini. Alasan pengunduran pengumuman ini tidak jelas," akunya.
Sekian itu kasus dugaan pungli di Tangsel soal jual beli kursi juga harus diusut. Hebohnya kisah Bu Guru Rumini yang menduga ada masalah di SD 02 Pondok Pucung, Pondok Aren juga harus menjadi perhatian.
Pasca mengungkap adanya dugaan masalah saat PPDB, Rumini kini sering dibully oleh para pejabat Dinas Pendidikan Tangsel. Untungnya sikap jujur Rumini didukung para aktivis peduli pendidikan dan relawan Jokowi.
"Kita akan bongkar pungli di Tangsel. Bu Guru Rumini ini adalah pendidik yang wajib diteladani dan bukannya malah dimusuhi," terang salah satu relawan Jokowi dari kalangan aktivis 98 yang namanya tak mau ditulis.
