Tak Pengaruhi Regulasi Pemkab

Usman Priyanto: Kabupaten Bekasi Tak Butuh Wakil Bupati

YUD
Usman Priyanto: Kabupaten Bekasi Tak Butuh Wakil Bupati
Usman Priyanto

RADAR NONSTOP - Ramainya persoalan posisi jabatan Wakil Bupati Bekasi yang saat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan politikus serta tokoh masyarakat banyak menimbulkan sejumlah pertanyaan, sehingga
seberapa pentingkah posisi Wakil Bupati dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bekasi?

Hal ini perlu menjadi renungan bagi politikus dan para tokoh yang ada di
Kabupaten Bekasi, jangan sampai keberadaannya hanya untuk kepentingan politik tertentu atau golongan, tanpa mengedepankan apa yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bekasi saat ini.

Demikian dikatakan Usman Priyanto, Ketua LSM Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D). Ia menjelaskan, ada tidaknya posisi Wakil Bupati tidak mempengaruhi regulasi Pemerintahan di Kabupaten Bekasi.

"Karena yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bekasi pasca terjadinya tsunami terkait kasus Meikarta yang menimpa mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan beberapa pejabat eselon II yang saat ini telah menjalani hukumannya adalah bagaimana pola percepatan pembangunan dari segala sektor melalui kebijakan Bupati," papar Usman kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Rabu (10/7).

Menurut Usman, kebutuhan Bupati saat ini adalah dukungan dari semua lapisan masyarakat baik media, stake holder, tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh pemuda, bukan Wakil Bupati yang dibutuhkan masyarakat.

"Apalagi isu keberadaan Wakil Bupati yang harus melampaui beberapa tahapan sampai mendapatkan rekom dari partai pengusung harus mengeluarkan mahar yang jumlahnya tidak sedikit. Bukan tidak mungkin ketika sosok Wakil Bupati itu terpilih, bagaimana cara mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan, bukan soal program kerja yang akan dilakukan. Tidak menutup kemungkinan melakukan Korupsi," ujar Usman.

Miris, lanjut Usman, melihat kondisi Kabupaten Bekasi sebagai wilayah penyangga Ibukota yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daersh ( PAD) melimpah ruah tidak digunakan sebaik mungkin.

"Seharusnya seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi sudah hidup makmur menikmati PAD yang dihasilkan. Keberadaan wajah Kabupaten Bekasi saat ini sudah tidak lagi adanya keluhan dari masyarakat terkait infrastruktur, pelayanan Kesehatan, pelayanan pendidikan serta penyerapan terkait tenaga kerja," paparnya.