Bamsoet, Mimpi Yang Bisa Berakhir Amsiong

RADAR NONSTOP - Bambang Soesatyo boleh saja berambisi menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Tapi, ambisi itu bisa saja berakhir mimpi.

Ketua DPR RI yang ngetop disapa Bamsoet ini sudah bulat. Tekadnya untuk merebut posisi Airlangga Hartarto.

Kubu Bamsoet yang mendorong agar segera mempercepat munas sebelum Desember 2019 ibarat melawan gelombang tsunami. DPD I dan DPD II hingga sayap partai serta senior Golkar nampaknya masih setia dengan Airlangga.

Isu Airlangga gagal memimpin Golkar dan anjloknya suara partai seperti hisapan jempol. Bahkan, DPD yang mendukung Bamsoet banyak dipecat DPP karena terlilit masalah internal.

Tapi, bukan Bamsoet namanya jika dia tak melawan. Karena perjuangan mantan wartawan itu belum berakhir.

Berdasarkan sejarah di Golkar, kalau pemilik suara dalam munas bisa berubah mendadak. Kisah Surya Paloh melawan Aburizal Bakrie alias Ical saat munas 2009 di Pekan Baru, Riau bisa menjadi pijakan Bamsoet.

Saat itu Surya Paloh menguat dan dipastikan bakal menjadi ketua umum. Tapi, di menit terakhir Ical berhasil memenangi pertarungan di munas karena didukung oleh SBY.

Alhasil, Ical menang tipis dengan raihan 296 suara mengalahkan Paloh yang hanya meraih 240 suara dari total 536 yang diperebutkan. Itulah Golkar, suara dukungan tidak bisa ditebak.

Golkar memang tak biasa menjadi oposisi. Sikap pemilih Golkar biasanya bisa berubah total ketika Presiden mendukung salah satu calon.

Kini pertarungan antara Bamsoet dan Airlangga tentunya menunggu arah Jokowi. Restu mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal merubah peta politik dukungan di munas.

"Kalau Pak Jokowi ke Bamsoet ya pasti kita pilih dia. Sampai saat ini kami lihat masih Airlangga yang diberikan sinyal oleh Jokowi. Golkar ini sudah terbiasa di dalam pemerintah dan belum ada sejarah oposisi," aku pengurus DPD Golkar Jakarta yang namanya enggan disebutkan.

Dia membenarkan saat munas 2009 antara Ical dan Paloh. Awalnya, DPD II banyak yang ke Paloh tapi ketika sinyal presiden kala itu SBY ke Ical, dukungan berubah.

Dukung Vs Pecat

Mimpi Bamsoet kian jauh dari kenyataan. Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar ini mempertanyakan pencopotan yang dilakukan terhadap para pimpinan Dewan Pimpinan Daerah II yang mendukung dirinya.

"Kenapa enggak saya aja yang di-Plt (pelaksana tugaskan)? Dipecat, kan gitu. Karena sayalah sumber daripada kawan-kawan dipecat," kata Bamsoet di kantornya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.

Bamsoet menyebut Ketua DPD Golkar Kota Cirebon, Jawa Barat Toto Sunanto dan Ketua DPD Kabupaten Buru, Maluku Utara, Ramli Umasugi yang saat ini sudah kena depak.

Bamsoet sebelumnya mengatakan ada 10 ketua DPD II di Maluku yang dipecat lantaran mendukungnya sebagai calon ketua umum.

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Utara Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia membantah klaim Bamsoet.

"Jangan dikapitalisasi menjadi masalah politik apalagi ditarik-tarik dikaitkan dengan munas," kata Doli lewat keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2019.

Sedangkan Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku pencopotan Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon Toto Sunanto berdasarkan permintaan dari lima Pimpinan Kecamatan Kota Cirebon yang disampaikan melalui surat bertanggal 18 Juni 2019.

Menurut Dedi Mulyadi ada tiga alasan permintaan pemberhentian itu. Pertama, kata dia, Toto diduga menggunakan dana partai untuk kepentingan pribadinya. "Dan belum dipertanggungjawabkan, menurut laporan dari bendahara Partai Golkar Kota Cirebon," kata Dedi.

Kedua, lanjut Dedi, Toto ditengarai tidak membayarkan dana saksi saat pemilihan legislatif 2019. Dia menyebut Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyiapkan dana saksi sebesar Rp 100 ribu untuk setiap orang.

"Dana saksi dari DPP per saksi seratus ribu itu tidak seluruhnya nyampe, makanya di Kota Cirebon pemilu kemarin tidak ada saksinya," kata mantan Bupati Purwakarta ini. Alasan ketiga yang disebut Dedi ialah Toto diduga tak membayar Pajak Bumi dan Bangunan kantor DPD Golkar Kota Cirebon.

Toto Sunanto belum mau menanggapi tudingan Dedi. Politisi senior ini mengaku akan membuka pada saat yang tepat.