Sabtu,  20 April 2024

68 Juta Suara Harus Dikawal, PKS Sumpah Setia ke Prabowo

Ninding
68 Juta Suara Harus Dikawal, PKS Sumpah Setia ke Prabowo
Habib Aboebakar

RADAR NONSTOP - Pertemuan Prabowo dan Jokowi harus dilihat lebih dalam. Sebab dalam pertemuan itu ada kesan Prabowo lebih mengutamakan kepentingan bangsa agar tidak retak. 

Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi mengatakan, pertemuan Prabowo-Jokowi sebenarnya tidak memiliki dampak apa-apa untuk koalisi. 

Pertemuan tersebut, sambung dia,  sebenarnya menunjukkan sikap ksatria dari Prabowo, beliau selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Beliau tidak ingin persatuan dan kesatuan bangsa ini retak.

BERITA TERKAIT :
Bos Apple Kaget Prabowo Menang Di Pilpres Lawan Anies Dan Ganjar 
Ogah Komentari Keputusan MK, JARI’98: Mampukah Prabowo-Gibran Bertahan Minimal 5 Bulan Pasca Dilantik?

“Kalau kita lihat yang disampaikan pak Prabowo singkat, “Selamat Bekerja”, silahkan dimaknai sendiri. Kenapa yang disampaikan kok bukan “Selamat atas kemenangan dalam pemilu” tentunya ini juga sebuah signal yang beliau berikan atas proses pemilu di tahun 2019,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Lanjut pria yang akrab disapa Habib ini, apapun sikap politik yang diambil oleh Prabowo Subianto, PKS menghormatinya. 

Karena, kata dia, sebenanrnya koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga yang dikenal dengan sebutan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur secara resmi sudah dibubarkan. 

“Bubarnya koalisi ini dibicarakan dalam pertemuan yang guyub di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 28 Juni 2019 yang lalu. Tentunya paska pembubaran tersebut, semua partai memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dalam pemerintahan kedepan,” tandasnya.

Akan tetapi, menurut Habib, yang perlu diperhatikan, bahwa sebenarnya koalisi memiliki beban moral untuk mengawal aspirasi dari 68 juta suara yang diperoleh Prabowo.

“Buat PKS kita akan tetap mendampingi Prabowo dan Sandi dalam membangun bangsa dan negara. PKS memiliki komitmen untuk menjaga dinamika demokrasi agar tidak mati. Oleh karenanya, pilihan sebagai oposisi adalah salah satu pilihan logis untuk menjaga fungsi chek and balance dalam menjalankan pemerintahan,” pungkasnya.

#PKS   #Prabowo   #DPR   #