Program Smart City Kota Bekasi Dinilai Hanya Sebatas Wacana

RADAR NONSTOP - Program smart city yang pernah digaungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pada 2016-2017 lalu ternyata hanya sebatas wacana alias omong doang (Omdo).

Buktinya, dari sejumlah pelayanan publik yang ada di kota patriot tersebut sampai saat ini masih menggunakan cara lama. Bahkan, sejumlah warga masih mengeluhkan sistem birokrasi yang ada di Pemkot Bekasi.

"Sebagai daerah penyangga Ibukota Jakarta, tampaknya Walikota Bekasi perlu mengevaluasi kinerja seluruh jajaran SKPD terkait perizinan. Sebab, ada pembangunan di kawasan Bekasi yang terindikasi memalsukan tanda tangan Sekda. Gimana mau bicara soal program smart city yang begini saja sudah pada berani oknum ASN," papar Ahmad Gozali, putra daerah Bekasi sekaligus pengamat kebijakan publik kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Minggu (21/7).

Tidak hanya itu, lanjut Ahmad Gozali, mengurus kartu kuning di Disnaker untuk persyaratan masuk kerja saja masih antri. Belum lagi proses pembuatan KTP, Akte maupun surat lain di Dinas Kependudukan, juga masih belum ada perbaikan.

"Sampai saat ini saja Kota Bekasi masih dilanda masalah perizinan dan investasi tidak jelas. Belum lagi ditambah dengan jumlah pengangguran di sana-sini luber. Bahkan bicara perizinan persoalan tersebut menjadi masalah klasik yang setiap tahun menyeruak tanpa terselesaikan, ribet, banyak embel-embel, birokrasi kompleks," tegasnya.

Terpisah, Irfan, salah seorang warga Bekasi Selatan Kota Bekasi mengungkapkan, sistem tata kelola Pemerintahan Kota Bekasi masih tertinggal jauh dengan Pemkab Banyuwangi.

Di mana, layanan publik di Banyuwangi saat ini secara mandiri (self services), masyarakat bisa langsung melakukan pengurusan dokumen melalui instrument teknologi tanpa harus bertemu dengan petugas.

"Seharusnya Walikota Bekasi malu, dan saya lihat periode ke dua kepemimpinan Rahmat Effendi hanya sibuk mengakomodir partai pendukung saat Pilkada kemarin. Perbaikan kinerjanya belum jelas. Tapi, lagi-lagi berpulang kepada SDM dan kualitas kepemimpinan itu sendiri," sindir Irfan.

Seperti diketahui Pemkab Banyuwangi terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas memperkenalkan layanan publik di Banyuwangi saat ini secara mandiri (self services), masyarakat bisa langsung melakukan pengurusan dokumen melalui instrument teknologi.